Mahasiswa Diduga Dipukul Saat Kritik Militer, BEM Nusantara Banten Soroti Ancaman Demokrasi

Serang, 22 April 2026 — Aksi unjuk rasa yang digelar BEM Nusantara Banten di depan Korem 064/Maulana Yusuf, Kota Serang, Banten, pada Rabu (22/4) berujung ricuh setelah terjadi dugaan kekerasan terhadap seorang mahasiswa.

Insiden tersebut terjadi saat Presiden Mahasiswa Universitas Tangerang Raya (Untara) tengah menyampaikan orasi yang berisi kritik terhadap isu impunitas hukum, peradilan militer, serta kecenderungan remiliterisasi. Dalam momen itu, korban diduga mengalami tindakan represif berupa dorongan dan tamparan oleh oknum aparat yang berada di lokasi.

Peristiwa ini sontak memicu kecaman dari kalangan mahasiswa. Mereka menilai tindakan tersebut bertentangan dengan jaminan kebebasan berpendapat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945.

Koordinator Daerah BEM Nusantara Banten, M. Qolby Yusuf, menyatakan bahwa insiden tersebut justru memperkuat relevansi isu yang disuarakan mahasiswa.

“Apa yang terjadi hari ini bukan sekadar insiden biasa. Ini menjadi cerminan bahwa kritik terhadap impunitas dan remiliterisasi direspons secara represif. Ketika mahasiswa menyampaikan pendapat lalu dibalas dengan kekerasan, itu mencederai demokrasi,” ujarnya.

Ia menambahkan, tindakan tersebut menunjukkan adanya persoalan serius dalam relasi antara aparat dan masyarakat sipil.

“Ini bukan hanya soal individu yang mengalami kekerasan, tetapi bagaimana negara merespons kritik. Jika kekerasan dijadikan jawaban, maka kita sedang mengalami kemunduran dalam prinsip negara hukum,” lanjutnya.

BEM Nusantara Banten juga menilai bahwa peristiwa ini tidak berdiri sendiri, melainkan bagian dari kekhawatiran yang lebih luas terkait praktik impunitas serta meningkatnya peran militer di ruang sipil yang tengah menjadi sorotan nasional.

Meski demikian, mahasiswa menegaskan bahwa insiden tersebut tidak akan menyurutkan langkah mereka dalam menyuarakan aspirasi.

“Kami tidak akan mundur. Ini justru menjadi penguat bagi kami untuk terus konsisten memperjuangkan keadilan dan supremasi sipil,” tegas Qolby.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari pihak aparat terkait dugaan kekerasan tersebut.

Peristiwa ini menjadi pengingat bahwa kualitas demokrasi tidak hanya diukur dari regulasi, tetapi juga dari bagaimana aparat merespons kritik di ruang publik.

YVN